Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation memberikan 10 rekomendasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) setempat.
Rekomendasi yang dilakukan di ruang Sekertaris Daerah (Sekda) Sumenep tersebut, mencakup transparansi dan maksimalisasi APBD Tahun 2023.
Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Berikut adalah rekomendasi yang diberikan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Fakta Foundation terkait anggaran selama beberapa bulan terkahir.
1. Melakukan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah daerah kabupaten sumenep perlu melakukan sinkronisasi kebijakan yang ketat antar level pemerintah, dalam rangka pemenuhan pelayanan publik dasar yang mengarah pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan ekonomi, termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan mempermudah layanan dan akses permodalan dan fasilitas pemasaran. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah, untuk peningkatan kapasitas fiskal dan perekonomian daerah.
3. Peningkatan Alokasi Belanja Modal
Meningkatkan alokasi belanja modal terutama infrastruktur dan peralatan mesin yang berorientasi pada pemenuhan aspek layanan dasar, pengembangan layanan publik berbasis elektronik dan transparansi.
Selengkapnya: suaraindonesia.co.id