Catatan inflasi yang terjadi di Sumenep sepanjang tahun 2023 (year on year/yoy) menduduki peringkat pertama diatas nasional. Sehingga menjadi rapot merah atas kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian ditingkat kabupaten (27/01/24).
Data BPS mengungkapkan Sumenep dengan inflasi 5,08% satu tingkat diatas Merauke untuk wilayah Papua dengan inflasi 4,67%. Selama tahun 2023 perekonomian masyarakat sumenep jelas sudah anjlok dan tidak memiliki stamina yang baik.
Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya inflasi diantaranya perputaran uang yang rendah di kalangan masyarakat dengan ciri utama lemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan pada tahun 2023 APBD Sumenep mencapai 2 triliun 460 miliar 155 juta 920 ribu 720 Rupiah yang harusnya dapat mendongkrak kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sektor perekonomian.
Dalam teori perekonomian yang paling sederhana peredaran uang sangat menentukan kondisi ekonomi, nilai tukar uang yang beredar di suatu daerah harus sebanding dengan barang dan jasa. Maka aliran uang tidak boleh tersumbat atau mengendap disatu tangan. Artinya mata uang tidak boleh ditumpuk oleh sebagian kecil orang atau pejabat sehingga dampak buruknya lebih luas dengan dampak perekonomian masyarakat ‘stroke’.
Hal ini menjadi sorotan serius oleh aktifis FAKTA FOUNDATION yang telah mengingatkan dijauh hari. Muhsin mengungkapkan
“Menjadi catatan sekaligus peringatan untuk pejabat daerah atau kebijakan daerah untuk terbiasa melakukan transaksi perputaran uang di daerah sendiri tidak belanja keluar daerah, belanja produk buatan lokal, belanja beras dari petani sendiri sehingga masyarakat Sumenep sendiri yang menerima manfaat. Tidak dikembalikan lagi ke luar, sawerannya di daerah sendiri”. Ungkap seorang aktivis asal perbatasan itu.
Ia menambahkan “biasannya beberapa saat bulan kemudian inflasi ini segera tertangani secara data. Apalagi sekarang momentum pemilu sudah pasti mata uang bergerak lebih cepat. Ini artinya ada indikasi penumpukan uang dan hanya diedarkan setelah ada kepentingan dari atas untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan sedangkan masyarakat hanya sebagai objek pemerasan secara sistematis dan terstruktur” tuturnya.